Ketua Pusat Hukum & Resolusi Konflik (PURAKA), Ahmad Zazali, mendeteksi adanya motif ekonomi besar di balik wacana relokasi petani di kawasan TNTN. Kebijakan ini diduga kuat berkaitan erat dengan proyek karbon di bawah pendanaan FOLU Net Sink 2030.
Zazali menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh mengorbankan hak masyarakat demi kepentingan perdagangan karbon. Alih-alih merelokasi warga, PURAKA mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan memangkas izin perusahaan HTI di sekitar TNTN. Langkah ini bertujuan untuk memperluas habitat gajah sekaligus mengakui keberadaan sosial masyarakat setempat.
Melalui dialog formal dan mediasi independen, pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih adil bagi semua pihak.
👉 Selengkapnya: Proyek Karbon FOLU Net Sink Dinilai Tak Boleh Korbankan Masyarakat