Category: Artikel

Tentu kita masih ingat pencabutan lebih dari 2 ribu izin perusahaan perkebunan, kehutanan, dan pertambangan oleh pemerintah yang diumumkan Presiden Jokowi pada Kamis, 6 Januari 2022 silam. Ĺalu pada hari yang sama beredar surat keputusan pencabutan izin-izin perusahaan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Surat keputusan dengan nomor: SK.01/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 1/2022 tertanggal 5 Januari 2022 diteken…

Kendati di indonesia belum ada Undang-Undang khusus tentang profesi Mediator, namun profesi ini telah tumbuh berkembang di berbagai bidang kehidupan. Mahkamah Agung bahkan secara pro aktif membuat ketentuan tentang Sertifikasi profesi Mediator untuk menghasilkan tenaga Mediator Bersertifikat yang bisa berpraktik mediasi di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediator Bersertifikat yang lulus pelatihan dan ujian…

Proses dialog dalam mengurai benang kusut dalam kasus wadas sudah dimulai dengan dorongan banyak pihak, antara lain oleh Komnas HAM RI, Gubernur Jawa Tengah dan NU melalui GP Ansor. Pihak-pihak tersebut  terlihat mengambil peran langsung mendorong dialog rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus wadas ini. Kita berharap dialog-dialog yang didorong bisa menemukan kesepakatan yang memenuhi kepentingan dan…

Kasus Desa Wadas yang belakangan viral di berbagai media massa dan media sosial sebenarnya telah bergulir sejak lama, yaitu sejak ijin lingkungan (amdal) mulai dibahas dan jadi perdebatan, lalu berlanjut dengan gugatan warga desa Wadas ke PTUN semarang terhadap ijin penambangan yang dikeluarkan Gubernur Jawa Tengah. Praktisi Mediator dan Ketua Pusat Hukum dan Resolusi Konflik…

Membaca keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden yang dimuat dalam situs resmi Sekretariat Presiden berjudul “Pemerintah Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan, dan HGU Perkebunan”, merupakan angin segar dan telah memunculkan semangat yang positif untuk perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia.   Fakta sosial bahwa ketimpangan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan (akses dan…

Ada beberapa alasan urgensi pembentukan UU Mediasi. Pertama, ruang lingkup mediasi kini semakin luas, tidak lagi hanya sengketa perdata yang menyangkut hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga merambah perkara pidana tertentu (mediasi penal) yang berkaitan dengan hak sipil dan politik. Ini telah dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana anak melalui diversi yang berbasiskan prinsip keadilan…

Sejak pandemic Corona masuk ke Indonesia pada Februari 2020 yang lalu, AZ Law & Conflict Resolution (AZ-LCR) telah membuka layanan Online Dispute Resolution (ODR) membantu klien menyelesaikan konflik dengan Video dan Audio Conference. Kami memiliki pengalaman memediasi secara Online Virtual Meeting (pertemuan dalam jaringan). Mediator AZ-LCR terlatih memiliki kemampuan dalam mengelola proses penyelesaian mediasi baik…

Memasuki awal tahun 2021 wabah virus SARS- Covid19 nyatanya masih belum  selesai , hal ini jelas berdampak pada keberlangsungan kehidupan, aktivitas juga semakin dibatasi di semua sektor dikarenakan adanya pembatasan  yang bertujuan agar meminimalisir atau menekan peningkatan penyebaran virus tersebut. Di bidang hukum misalnya, seperti yang kita tahu bahwa dinamika dan problematika akan selalu hadir…

Kecelakaan transportasi tidak dapat diduga dan dapat menimpa siapa saja, namun patut diketahui seandainya terjadi kecelakaan pada sebuah moda transportasi umum, apa saja tanggung jawab penyedia jasa yang menyebabkan kerugian bagi penumpang bahkan sampai meninggal dunia, cacat tetap, atau luka luka. Baca Juga ! Alternatif Penyelesaian Sengketa Apa saja hak para korban dan keluarga yang…